Pemerintah dan kebijakannya dalam penanggulangan covid-19
Mengenai tulisan yang saya tulis ini, hanya untuk membagikan ilmu yang saya ketahui tanpa adanya niat untuk merugikan orang lain. Saya hanya dapat menulis sesuai apa yang terjadi sekarang. Jadi apapun yang saya dapatkan akan tertulis ke dalam tulisan ini. Dan semoga orang yang membaca tulisan saya dapat memberikan respon yang baik dan berdampak yang positif bagi semua pembaca.
Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona baru, yakni Covid -19. Virus Corona yang pertama kali bermula di kota Wuhan, China, ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua. Penyebarannya pun hingga sekarang di prediksi masih jauh dari kata berhenti.
Penyebaran virus Corona atau covid-19 di Indonesia terus meluas. Saat ini, setidaknya sudah ada kasus positif di tanah air dengan orang sembuh dan orang meninggal. Bahkan Virus sudah sampai ke kalangan pejabat negara dan daerah. Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dan Walikota Bogor Bima Arya dinyatakan positif virus Corona. Itu membuktikan bahwa virus corona menyerang siapa saja dan dimana saja, tanpa melihat pangkat atau jabatan kita.
Tak ingin kasus bertambah, pemerintah daerah hingga pusat pun mulai menerapkan kebijakan beraktivitas dan bekerja di rumah. Aktivitas sekolah hingga acara keagamaan banyak yang dimulai di rumah, masyarakat mulai menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian social distancing. Penutupan akses wilayah terdampak virus Corona Lockdown pun muncul agar masyarakat tidak mendekat ke pusaran Virus, yaitu Jakarta. Hal ini dinilai perlu dilakukan karena jumlah kasus di Ibu Kota cukup tinggi dibanding daerah lain.
Kendati begitu, Kepala Negara masih belum terpikir untuk mengambil langkah tersebut, padahal sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut Ampuh dalam menghambat penyebaran virus. Keampuhan tersebut mengacu kepada apa yang sudah terjadi di Kota Wuhan, China.
Patut dicermati juga, bahwa Konteks Indonesia cukup berbeda dengan dengan Tiongkok ataupun dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat kompleks, negara kita yang tersebar dengan banyak pulau dan kondisi sosioekonomi ataupun sosiopolitik setiap wilayah pun berbeda-beda. Dari itu pengambilan kebijakan pemerintah haruslah tepat dan harus melihat kondisi masyarakat yang ada.
Kondisi yang lain yang harus dicermati adalah, pengambilan kebijakan setiap daerah pun kadang berbeda dalam penanganan Wabah covid-19 ini. Terkadang keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Tidak bisa pula kita menyalahkan sepenuhnya pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah pun mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan disetiap daerah sekarang pun jika kita cermati berbeda-beda. Ada wilayah atau daerah yang hanya membagikan handsanitaizer atau sekedar sosialisasi kepada masyarakat agar hidup bersih, dan kalau daerah yang masuk zona merah sudah menerapkan penutupan jalur datang keluar kota.
Kebijakan yang paling umum dilakukan di lakukan setiap daerah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Misal Kota Makassar yang sudah menerapkan PSBB ini.
Akan tetapi, tidak hanya disitu saja. Permasalahan pun muncul, banyak yang terkena dampak dari PSBB ini, Masyarakat yang notabenenya adalah pekerja harus dipaksa untuk tidak bekerja. Alhasil pendapatan berkurang dan pemenuhan kebutuhan pun susah.
Melihat kondisi ini, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pembagian sembako, di Desa pencairan Dana Desa untuk periode ini difokuskan pada penanganan covid-19 atau langsung pada masyarakat.
Kebijakan lain yang diambil pemerintah atau langkah yang ditempuh adalah bekerja sama dengan Ormas-ormas. Kebijakan ini jika tinjau sangatlah membantu. Kita lihat saja sekarang banyak ormas-ormas yang turun langsung membantu masyarakat dalam keadaan seperti ini.
Secara umum, semua kebijakan ini sangat cukup efektif, walau belum secara totalitas atau menyeluruh merubah kondisi masyarakat. Akan tetapi, setidaknya inilah langkah awal yang baik. Akan tetapi setiap kebijakan yang diambil tidak semerta diterima khalayak. Adapun yang menolak kebijakan ini dan menginginkan lockdown sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia.
Tapi rasanya menurut penulis tidak perlu lockdown, masih cukup social distancing. Keputusan lockdown sebaiknya tetap mengacu pada jumlah kasus serta kemampuan jaminan sosial dan tenaga medis.
Maka dari itu, langkah lockdown belum perlu dilakukan Indonesia. Cukup dengan social distancing saja. Namun memang pemerintah dituntut bisa bekerja efektif dengan cara tersebut. Artinya, infrastruktur dan jaringan internet perlu dibuat memadai agar kerja online bisa dilakukan. Mengingat kasus yang tengah dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya sekedar Biological Warfare, namun juga sebagai Psychological Warfare.
Perlu disadari juga bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah hampir mendekati lokcdown (semi lockdown). Namun prosesnya bertahap, tergantung kondisi keadaan kedepannya.
Kita terlalu menganggap covid-19 ini dengan begitu santai dari awal kemunculannya, sehingga pada saat ini dengan di hadapkan pada jarak yang begitu sangat dekat barulah kita mencari bagaimana cara untuk melindungi diri dari covid-19. Andai kata kita semua bisa lebih cekatan sebelum adanya virus ini mungkin saja sampai saat ini kita masih berada di lingkungan yang sehat atau bebas dari covid-19.
Tapi kita juga harus sadari, bahwa tidak ada satu orang pun yang menginginkan wabah ini terjadi. Karena banyak orang yang merasakan dampak dari wabah ini dan bukan Cuma orang-orang yang ada di Indonesia, tapi orang-orang di berbagai negara yang terpapar virus ini merasakannya juga.
